Kuasa Hukum


Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi Kuasa Hukum dari Ketua dan
memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili
pihak-pihak yang bersengketa dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.

Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

Untuk memperoleh izin kuasa hukum, orang perseorangan harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan menyampaikan permohonan kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak.

Persyaratan Mengenai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak dapat dilihat Pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.01/2012



Unduh Dokumen : 61_PMK_01_2012.pdf

PENCARIAN BERKAS

Eselon I Kementerian Keuangan