Kuasa Hukum


Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.

Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

Untuk memperoleh izin kuasa hukum, orang perseorangan harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan menyampaikan permohonan kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak.

Persyaratan Mengenai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak dapat dilihat Pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.01/2018 dan detail persyaratan pada Peraturan Ketua Pengadilan Pajak PER-01/PP/2018.



Unduh Dokumen : PMK 184 2018.pdf

PENCARIAN BERKAS

Eselon I Kementerian Keuangan