Surat Keterangan Sengketa


Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP) adalah Surat Keterangan tentang ada tidaknya Wajib Pajak maupun Perseroan bersengketa di Pengadilan Pajak dalam suatu waktu tertentu.

Persyaratan Pengajuan SKSP:

1. a. Asli Surat Permohonan dengan mencantumkan uraian tujuan yang jelas

b. Fotokopi dasar yang mensyaratkan diperlukannya keterangan dari pengadilan Pajak sesuai dengan uraian tujuan di poin a 

2. Asli Surat Kuasa yang bermeterai (apabila dikuasakan)

3. Asli Surat Kuasa Substitusi yang bermeterai (apabila dikuasakan kembali)

4. Fotokopi Surat keterangan Domisili Usaha

5. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir Perusahaan

6. Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM (Untuk Perusahaan Berbadan Hukum)

7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk masing-masing pihak berikut:

- Badan Hukum (Perusahaan);

- Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham;

- Pihak yang dikuasakan;

- Pemohon.

Keterangan:

I. a. Yang dimaksud dengan “uraian tujuan” yang jelas pada poin 1.a adalah penjelasan mengenai tujuan spesifik suatu perseroan atau Wajib Pajak sehingga memerlukan Surat Keterangan Sengketa Pajak

b. Yang dimaksud pada Poin 1.b adalah dasar persyaratan tertulis yang mengharuskan adanya Surat Keterangan Sengketa Pajak

II. Contoh:

a. Tujuan : Adanya perubahan pengurus perusahaan

Dasar persyaratan : Fotokopi persyaratan yang menjelaskan bahwa dalam perubahan pengurus diperlukan suatu keterangan dari Pengadilan termasuk Pengadilan Pajak

b. Tujuan : Mengikuti lelang proyek

Dasar persyaratan : Fotokopi persyaratan lelang proyek

III. Poin Nomor 5 cukup melampirkan halaman depan, halaman susunan pengurus pada akta perubahan terakhir (bukan keseluruhan lembar akta).



Unduh Dokumen : Lembar Kelengkapan SKSP_.docx

PENCARIAN BERKAS

Eselon I Kementerian Keuangan